NUSANTARA, nusantara24jam.my.id — Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus menunjukkan kemajuan konsisten memasuki tahun 2025 dan 2026. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan pembangunan IKN diperkuat dengan target utama menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.
Fokus: Kompleks Legislatif dan Yudikatif
Jika pada fase awal pembangunan IKN era Presiden Joko Widodo difokuskan pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) eksekutif — meliputi Istana Negara, Kantor Presiden, dan gedung kementerian koordinator — maka memasuki fase 2025 dan seterusnya, pembangunan diperluas secara masif ke infrastruktur cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif.
Pemerintah mengalokasikan anggaran multi-tahun (2025–2029) yang di antaranya diprioritaskan untuk merampungkan:
- Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) / Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- Gedung Mahkamah Agung;
- Gedung Mahkamah Konstitusi;
- Kawasan perkantoran pendukung lembaga negara lainnya.
Seluruh fasilitas tersebut ditargetkan siap difungsikan pada 2028, seiring dengan pemindahan ibu kota politik secara resmi.
Hunian ASN dan Fasilitas Pendukung
Pembangunan hunian vertikal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan IKN telah menunjukkan progres fisik yang sangat tinggi, dengan sejumlah tower hunian yang hampir rampung sepenuhnya. Fasilitas sosial pendukung kehidupan perkotaan, termasuk sekolah, puskesmas/rumah sakit, dan pasar di kawasan hunian ASN, terus dibangun untuk memastikan ekosistem kota yang layak huni bagi gelombang awal warga yang dipindahkan.
Konektivitas dan Infrastruktur Hijau
Proyek pembangunan akses jalan tol yang menghubungkan IKN dengan Balikpapan dan Samarinda terus dikebut penyelesaiannya guna memangkas waktu tempuh perjalanan menuju kawasan ibu kota baru. Jaringan jalan di KIPP juga dilengkapi dengan pembangunan terowongan utilitas bawah tanah (multi-utility tunnel/MUT) yang menampung kabel, pipa air, dan sistem digital secara terintegrasi agar lanskap kota tetap bersih dan ramah lingkungan.
Skema Pendanaan: APBN dan Investasi Swasta
Untuk periode 2025–2029, pemerintah menyiapkan alokasi anggaran dari APBN yang dikombinasikan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi murni dari sektor swasta, baik domestik maupun asing. Otorita IKN terus mencatat masuknya komitmen investasi swasta untuk pembangunan fasilitas komersial, hotel, pusat perbankan, dan fasilitas hiburan dalam rangka mewujudkan visi IKN sebagai Superhub Ekonomi Nusantara.
Visi: Kota Cerdas, Hijau, dan Berkelanjutan
Secara keseluruhan, IKN dibangun dengan visi sebagai kota cerdas (smart city), hijau (green city), dan berkelanjutan di Pulau Kalimantan. Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah memperkuat komitmen pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai simbol transformasi pembangunan nasional yang merata dan berwawasan lingkungan.
Sumber: Otorita Ibu Kota Nusantara (ikn.go.id); Antara News (antaranews.com); Perpres Nomor 79 Tahun 2025
